POKOK-POKOK ATURAN

TENTANG BPHTB

YANG PERLU ANDA KETAHUI

DALAM UU. 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PENGERTIAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB )

PENGERTIAN

        1. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan;
        2. perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
        3. hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengeloaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan

SAAT BERLAKUNYA BPHTB MENJADI PAJAK DAERAH KABUPATEN / KOTA

BPHTB sepenuhnya dialihkan ke Kabupaten/Kota mulai tanggal 1 Januari 2011, sehingga Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB stdd Undang-undang No. 20 Tahun 2000 ( BPHTB ) hanya berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakunya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( PDRD )

 

OBYEK PAJAK

Yang menjadi obyek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

pemindahan hak atas tanah dan / atau bangunan meliputi :

A. PEMINDAHAN HAK KARENA

        1. Jual beli
        2. tukar menukar
        3. hibah
        4. hibah wasiat
        5. waris
        6. pemasukan dalam perseroan dan badan hukum lain
        7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
        8. penunjukan pembelian dalam lelang
        9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
        10. penggabungan usaha
        11. peleburan usaha
        12. pemekaran usaha

B. PEMBERIAAN HAK BARU KARENA

        1. Kelanjutan pelepasan hak atau
        2. diluar pelepasan hak

hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan.

 

 

TATA CARA PERHITUNGAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN

DAN PENAGIHAN BPHTB

 

A. TATA CARA PERHITUNGAN BPHTB

besarnya BPHTB terhutang adalahnilai perolehan Obyak Pajak (NPOP) dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5 % (lima persen)

secara matematis adalah :

BPHTB = 5% X (NPOP – NPOPTKP)

Contoh :

        1. Tuan ” agus ” membeli tanah di Kota Kediri dengan harga Rp. 50.000.000 NJOP PBB Rp. 40.000.000 mengingat NJPO lebih kecil dari harga transaksi maka NPOP nya sebesar Rp. 50.000.000 nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak Kota Kediri ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000 MENGINGAT NPOP lebih kecil dibanding NPOPTKP maka perolehan hak tersebut tidak terutang BPHTB

BPHTB = 5% X (Rp. 50.000.000 – Rp. 60.000.000)

= 5% X 0

= Rp. 0 (Nihil)

 

2. nyonya ” FIFI ” membeli tanah dan bangunan di Kota Kediri dengan harga Rp.   110.000.000,00 NJOP PBB adalah Rp. 115.000.000 sehingga besarnya NPOP adalah RP. 115.000.000 sedangkan NPOPTKP untuk perolehan hak untuk Kota Kediri ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000 sehingga besarnya BPHTB terutang :

BPHTB = 5 % X ( Rp. 115.000.000 – Rp. 60.000.000)

= 5 % X Rp. 55.000.000

= Rp. 2.750.000

 

3. Tuan ” TAKUR ” mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak diKota Kediri dengan NJOP PBB Rp. 500.000.000 NPOPTKP untuk perolehan hak kena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ketas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah waiat, termasuk suami/istri untuk Kota Kediri ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 sehingga besarnya BPHTB terutang adalah :

BPHTB = 5% X (Rp. 500.000.000 – Rp. 300.000.000)

           = 5 % X Rp. 200.000.000

           = Rp. 10.000.000

 

4. Wajib pajak orang ” SUMANTRI ” mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang tanah yang terletak di Kota Kediri dengan NJOP PBB Rp. 250.000.000 NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajad keatas atau kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk kota Kediri ditetapkan sebesar RP. 300.000.000 mengingat NPOP lebih kecil dibanding NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut terutang BPHTB.

BPHTB = 5 % X (Rp. 250.000.000-Rp. 300.000.000)

          = 5 % X Rp. 0

          = Rp. 0

 

JIKA KURANG JELAS 

SILAHKAN ANDA DATANG KE KELURAHAN ATAU DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *